Asistensi SAKIP Momentum Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang resmi menutup rangkaian kegiatan Asistensi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak 3 hingga 4 Juni, ini ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Puspem Kota Tangerang.
Dalam laporan penutupan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Tangerang, Dr. Hj. Yeti Rohaeti, dijelaskan bahwa asistensi ini diikuti oleh 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tujuan meningkatan pemahaman perangkat daerah dalam menyusun dokumen SAKIP sesuai pedoman yang difokuskan pada dokumen perencanaan kinerja yaitu pohon kinerja perangkat daerah. Para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari narasumber Kementerian PAN-RB, khususnya dalam menyusun penjenjangan kinerja, (Pohon Kinerja, Crosscutting, dan Cascading).
Berdasarkan hasil asistensi, dokumen Pohon Kinerja PD secara garis besar masih perlu perbaikan dan penyempurnaan karena masih berbasis nomenklatur program dalam SIPD dan belum sepenuhnya berorientasi pada outcome. Untuk itu, Bappeda akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk meningkatkan dokumen SAKIP Kota Tangerang, terutama dokumen RPJMD Kota Tangerang 2025–2029.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar dokumen administratif semata, melainkan alat ukur penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah berdampak bagi masyarakat. Pernyataan tersebut, disampaikan Maryono saat menutup kegiatan Asistensi SAKIP.
Lebih lanjut, Maryono menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini penting agar capaian program dapat dievaluasi sejak dini, hambatan diidentifikasi, dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
Maryono, mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan hasil asistensi SAKIP sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
