Bappeda Kota Tangerang Bahas Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja: Dorong Integrasi eKinerja–eSAKIP untuk Naik Kategori
Bappeda Kota Tangerang menggelar
rapat Pembahasan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Tangerang sebagai
langkah strategis dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja daerah.
Rapat ini membahas secara mendalam berbagai tantangan teknis dan substansi yang
selama ini mempengaruhi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), termasuk kesinambungan antara aplikasi eKinerja, eSAKIP,
dan Perjanjian Kinerja (Jankin).
Kepala Bappeda Kota Tangerang,
Hj. Yeti Rohaeti, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa Kota Tangerang
sebenarnya telah menunjukkan kinerja perencanaan yang sangat baik. Hal ini
terlihat dari pengakuan evaluator yang menilai proses penyusunan RPJMD dan
berbagai dokumen perencanaan sebagai salah satu kekuatan Kota Tangerang. Namun,
masih terdapat celah pada aspek kesinambungan sistem yang harus diperbaiki
untuk meningkatan kategori SAKIP.
“Kota Tangerang sebenarnya sudah
memenuhi kategori BB menurut evaluator. Namun, untuk menaikan kategori SAKIP,
kita perlu menyelaraskan eKinerja dengan eSAKIP, khususnya dalam keterhubungan
dengan Perjanjian Kinerja (Jankin). Inilah yang harus kita upayakan bersama,”
tegas Hj. Yeti Rohaeti.
Dalam rapat tersebut, Bappeda
memaparkan bahwa kesinambungan sistem akan terjadi ketika beberapa komponen
kinerja pegawai mulai dari SKP, RHK, hingga aktivitas harian sudah terhubung
secara otomatis ke Jankin. Penyusunan SKP Tahun 2026 perlu diperhatikan agar
memiliki keterkaitan yang jelas dengan RHK dan pelaksanaannya, sehingga
menimbulkan keselarasan.
Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan, Lusman Palusi, menjelaskan bahwa Renaksi dalam sistem e-SAKIP
saat ini masih menggunakan format dari Kementerian Dalam Negeri yang memuat
realisasi, target, dan capaian, sementara pada awal tahun telah diberikan
format baru dari Kemenpan RB yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi
e-Monev. Ia juga menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja belum dapat ditampilkan
pada aplikasi e-SAKIP, dan bahwa e-Kinerja idealnya mendukung keterkaitan
dengan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang belum tersedia pada level eselon II,
III, dan IV struktural.
Dari sisi Kominfo, ditegaskan bahwa aplikasi yang seharusnya digunakan dalam pengintegrasian data adalah SIPD, sehingga seluruh data yang diperlukan dapat diambil untuk memastikan keterkaitan lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, Bappeda menyusun beberapa langkah konkret, antara lain menyiapkan Surat Perintah Tim Penyusun SAKIP, melaksanakan koordinasi lanjutan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tiap OPD terkait penyusunan SKP, RHK, Jankin, serta merancang penyempurnaan tools integrasi e-Kinerja-SKP dalam aplikasi e-SAKIP. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kesinambungan sistem pengukuran kinerja dan mendorong peningkatan kategori SAKIP Kota Tangerang.
