Bappeda Kota Tangerang Hadiri Pembahasan Laporan Akhir Kajian Teknis KSP Perbatasan Jabar–DKJ untuk Perkuat Integrasi Tata Ruang Regional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Akhir Pekerjaan Kajian Teknis Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Kamis (4/12/2025).
Pertemuan ini menjadi forum penting dalam memastikan sinkronisasi dan integrasi
perencanaan ruang lintas-provinsi, khususnya pada wilayah yang berbatasan
langsung antara Banten, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Jakarta.
Kajian teknis yang dibahas dalam
rapat tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan ruang yang terpadu,
efektif, dan berkelanjutan sesuai amanat Perda Banten Nomor 1 Tahun 2023
tentang RTRW Banten 2023–2043. Dalam pembahasannya, disampaikan bahwa wilayah
perbatasan memiliki urgensi strategis karena menjadi simpul pertumbuhan
ekonomi, mobilitas penduduk, hingga kawasan pengendalian lingkungan yang harus
dikelola bersama.
Berbagai isu lintas batas turut
dipaparkan, mulai dari konektivitas transportasi, integrasi jaringan perumahan
dan permukiman, pengendalian banjir antar-DAS, rencana pembangunan jaringan
SPAM Karian–Serpong, hingga pengendalian aktivitas pertambangan dan potensi
kerawanan bencana. Selain itu, sejumlah rencana pengembangan infrastruktur
seperti MRT/LRT lintas provinsi, jaringan tol JORR II–III, serta pengembangan
kawasan TOD menjadi fokus pembahasan karena berdampak langsung pada Kota
Tangerang dan wilayah Tangerang Raya.
Bappeda Kota Tangerang memberikan
perhatian pada pentingnya sinkronisasi perencanaan jaringan jalan penghubung
dengan DKJ, terutama Jalan Sisi Selatan Saluran Mookervart, Terusan Jalan
Benteng Betawi, serta Frontage Utara Tol Jakarta–Tangerang. Selain itu, isu penanganan
banjir lintas wilayah, kesiapan RTH sebagai area resapan, serta penguatan
mitigasi risiko bencana seperti likuefaksi dan sesar aktif juga menjadi
perhatian utama.
Rapat ini juga mengakomodasi
berbagai masukan dari pemerintah kabupaten/kota lain di Banten dan provinsi
berbatasan, termasuk rencana pengembangan Kota Baru Maja, peningkatan layanan
infrastruktur permukiman, hingga penguatan sektor ketahanan pangan, pariwisata,
dan ekonomi kawasan.
Melalui kehadiran dalam rapat
pembahasan laporan akhir ini, Bappeda Kota Tangerang menegaskan komitmennya
untuk terus berkolaborasi dalam penataan ruang lintas-provinsi. Integrasi
pembangunan perbatasan diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan
metropolitan seperti kemacetan, banjir, dan sampah, tetapi juga mendorong
pertumbuhan kawasan yang lebih merata, efisien, dan berkelanjutan.
