Bappeda Kota Tangerang Koordinasi ke Bappenas, Bahas Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Dalam upaya memastikan ketepatan
sasaran program pembangunan sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Tangerang melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian
PPN/Bappenas terkait pemanfaatan dan berbagi pakai Data Tunggal Sosial dan
Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis (4/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di
Ruang Rapat Lantai 6 Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital
tersebut menindaklanjuti adanya perbedaan data DTSEN antara Bappenas dan
Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desil 1–5 di Kota Tangerang, dengan selisih
mencapai kurang lebih 77 ribu jiwa. Padahal, kedua kementerian tersebut
sama-sama merujuk pada sumber dasar dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam forum tersebut, Bappeda
Kota Tangerang menguraikan sejumlah kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan
data, di antaranya perbedaan waktu cut-off pemutakhiran data, perbedaan
metodologi pengolahan dan pembersihan data (data cleaning), integrasi dengan
data sektoral lain seperti data bantuan sosial, hingga faktor tingginya
mobilitas penduduk di Kota Tangerang sebagai wilayah penyangga Jabodetabek.
Selisih data ini dinilai
berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan. Mulai dari ketidaktepatan penetapan sasaran (inclusion dan exclusion
error), ketidakakuratan perhitungan kebutuhan anggaran, kesulitan sinkronisasi
program pusat dan daerah, hingga hambatan dalam monitoring dan evaluasi program
pengentasan kemiskinan.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial,
Kemasyarakatan dan Perekonomian Bappeda Kota Tangerang, Teuku Sulaemansyah,
SE., MAP, menegaskan bahwa keseragaman data menjadi kunci utama efektivitas
intervensi kebijakan.
“Perbedaan data sebesar ±77 ribu
jiwa tentu sangat signifikan bagi Kota Tangerang. Hal ini akan berpengaruh pada
ketepatan sasaran program, perhitungan anggaran, serta sinkronisasi antara
perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kami mendorong
adanya kejelasan dan penyelarasan data agar intervensi yang dilakukan
benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak
Bappenas menyampaikan bahwa diperlukan waktu untuk melakukan penelusuran lebih
lanjut terhadap data 77 ribu jiwa yang belum muncul dalam DTSEN versi Bappenas.
Proses verifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih solid
dan terintegrasi.
Melalui koordinasi ini, Bappeda
Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penggunaan satu
data yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan
sosial dan ekonomi di Kota Tangerang, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan
benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
