Banjir Masih Jadi Tantangan Kota Tangerang, Kepala Bappeda Ungkap Strategi Pengendalian Berbasis DAS
Banjir bukan sekadar persoalan
genangan air. Di baliknya, ada persoalan tata ruang, kapasitas infrastruktur,
perubahan kawasan, hingga kebutuhan kolaborasi lintas wilayah. Karena itu,
penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan tidak bisa
dilakukan secara parsial.
Hal tersebut menjadi salah satu
perhatian dalam FGD Series 3: Evaluasi Kapasitas Daerah di Kota Tangerang,
Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dalam Penanganan Banjir yang
Berdampak pada Indeks Risiko, yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), di Ruang Rapat KST BJ Habibie, Serpong, Kamis (24/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala
Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, hadir sebagai narasumber dan
memaparkan materi bertajuk “Kebijakan Perencanaan Tata Kelola dalam
Pengendalian Banjir di Kota Tangerang.”
FGD ini merupakan bagian dari
proses penyusunan naskah kebijakan “Evaluasi Kapasitas Daerah di Kawasan
Jabodetabek-Punjur dalam Penanganan Banjir yang Berdampak pada Indeks Risiko
Bencana” yang dilaksanakan Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup,
Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran, Deputi Bidang Kebijakan
Pembangunan BRIN. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperoleh masukan, saran,
dan pendapat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi risiko banjir.
Dalam paparannya, Yeti menjelaskan
bahwa banjir dan genangan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan
daerah Kota Tangerang yang memberikan dampak terhadap masyarakat, lingkungan,
maupun perekonomian kota.
Menurutnya, kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pengendalian banjir perlu ditempatkan sebagai bagian dari
agenda pembangunan daerah yang dilakukan secara terpadu, mulai dari kebijakan
tata ruang, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan
penganggaran.
“Pengendalian banjir tidak dapat
dilakukan secara parsial. Kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus
terintegrasi dengan memperhatikan kondisi setiap Daerah Aliran Sungai (DAS)
sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan. Dengan pendekatan ini, intervensi
yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pengurangan risiko
banjir secara berkelanjutan,” ujar Yeti.
Ia menjelaskan, arah kebijakan
pengendalian banjir Kota Tangerang telah terintegrasi dalam dokumen RTRW Kota
Tangerang Tahun 2012–2032 dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2025–2029. Kebijakan
tersebut antara lain mencakup pengembangan jaringan prasarana sumber daya air,
sistem drainase terpadu, normalisasi sungai dan saluran, penataan serta
pelebaran sungai, pompanisasi, hingga pembangunan polder, tandon/kolam resapan,
dan sumur resapan.
Selain itu, Pemerintah Kota
Tangerang juga menggunakan pendekatan berbasis DAS dalam kajian dan penyusunan
rencana aksi pengendalian banjir. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memahami
karakteristik masing-masing DAS secara komprehensif, kemudian
mengintegrasikannya dengan analisis hidrologi dan hidraulika, pemetaan banjir
dan genangan, hingga penyusunan rencana aksi penanganan.
Yeti menambahkan, tantangan
pengendalian banjir di Kota Tangerang bersifat multidimensi. Kapasitas sungai
dan saluran pembuang yang belum memadai, kinerja sistem drainase yang belum
optimal, sedimentasi dan pemeliharaan saluran, perubahan tata guna lahan di
wilayah hulu DAS, serta perkembangan kawasan perkotaan menjadi sejumlah faktor
yang perlu ditangani secara bersama-sama.
Untuk mendukung target RPJMD Kota
Tangerang Tahun 2025–2029, Pemerintah Kota Tangerang menargetkan penurunan luas
banjir dan genangan sebesar 50 hektare setiap tahun, sehingga pada 2029
ditargetkan luas banjir dan genangan dapat ditekan menjadi 187,47 hektare.
“Target pengurangan luas banjir
dan genangan harus didukung oleh basis data yang kuat, perencanaan yang
terintegrasi, serta pelaksanaan program yang terarah dan kolaboratif. Karena
itu, sinergi antara riset, kebijakan, dan implementasi menjadi penting agar
pengendalian banjir dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,”
ungkap Yeti.
Dalam kesempatan tersebut, Yeti
juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah,
lembaga riset, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dapat
diwujudkan melalui penguatan kajian dan basis data, pengembangan model dan
inovasi, peningkatan kapasitas perencanaan daerah, serta sinergi riset dan
implementasi kebijakan.
Melalui forum FGD Series 3 ini,
Pemerintah Kota Tangerang turut mendorong agar hasil kajian dan riset dapat
semakin terhubung dengan kebutuhan perencanaan di daerah. Dengan demikian,
kebijakan pengendalian banjir tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika
banjir terjadi, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam mengurangi
paparan dan dampak banjir sejak tahap perencanaan.
“Implementasi kebijakan hari ini
menjadi bagian dari upaya membangun Kota Tangerang yang lebih aman dan tangguh
di masa depan,” pungkas Yeti.
