Bappeda 55FM Vol. 50: BPKP Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Tangerang, Bappeda Perkuat Peran sebagai Pendamping OPD
.jpeg)
1.jpeg)
Program dan anggaran yang besar
belum tentu menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat jika tidak dirancang
berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembangunan yang tepat. Hal ini menjadi
perhatian Bappeda Kota Tangerang dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Kota Tangerang Tahun 2026 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Banten.
Pembahasan tersebut menjadi
agenda Bappeda 55FM (Sharing Session on Friday Morning) Vol. 50 yang
kembali digelar sebagai upaya memperkuat pemahaman pegawai terhadap kualitas
perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus menyamakan persepsi dalam
memberikan pendampingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jum’at
(23/10/26).
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP,
perencanaan dan penganggaran pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan,
kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan
pangan, masih memerlukan sejumlah perbaikan. Evaluasi menyoroti belum
sepenuhnya selarasnya indikator dan target dalam RPJMD dan RKPD, belum
optimalnya koordinasi lintas OPD, serta adanya intervensi program dan alokasi
anggaran yang belum sepenuhnya terhubung dengan hasil akhir pembangunan (ultimate
outcome).
Salah satu catatan penting ialah
belum memadainya pemetaan Critical Success Factor (CSF) atau
faktor-faktor penentu keberhasilan. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketepatan
penentuan kegiatan, indikator, dan target kinerja, sehingga sebagian belanja
berpotensi tidak efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang,
Hj. Yeti Rohaeti, menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut harus menjadi
momentum untuk memperkuat kapasitas internal Bappeda, terutama dalam memahami
hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan kegiatan yang dilaksanakan
OPD.
“Bappeda harus benar-benar
memahami Critical Success Factor atau faktor-faktor penentu
keberhasilan. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi kunci tercapainya suatu
sasaran, sehingga bisa memberikan arahan kepada OPD agar perencanaan dan
kegiatan yang disusun benar-benar relevan dengan outcome yang ingin
dicapai,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan agar
pemahaman tersebut diperkuat melalui pelatihan penyusunan prosedur identifikasi
CSF dan pembelajaran bersama bagi seluruh pegawai Bappeda, tidak hanya tim
asistensi. Dengan demikian, Bappeda dapat memberikan masukan yang lebih tepat
kepada OPD, termasuk memastikan keselarasan antara Renstra, indikator kinerja,
dan program maupun kegiatan yang direncanakan.
“Pasca evaluasi ini, saya minta
Bappeda harus semakin kuat dalam memahami substansi perencanaan. Kalau ultimate
outcome-nya A, sementara indikator dalam Renstra-nya B, kita harus mampu
melihat apakah kegiatan yang dirancang sudah mengarah pada pencapaian sasaran
tersebut. Kita harus bisa memberikan masukan dan mengarahkan OPD dengan
pemikiran yang tepat,” ujarnya.
Melalui Bappeda 55FM Vol. 50, Kepala
Bappeda berharap seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama dan semakin siap
menjalankan peran Bappeda sebagai pengarah perencanaan pembangunan daerah.
Evaluasi BPKP pun diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan
ketepatan intervensi, efektivitas penggunaan anggaran, serta keterhubungan
antara program pemerintah dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ayo kita belajar bersama dan
serius memperkuat pemahaman ini. Bappeda harus mampu membimbing OPD agar setiap
perencanaan yang disusun benar-benar berorientasi pada outcome dan mendukung
pencapaian tujuan pembangunan Kota Tangerang dalam mensejahterakan
masyarakatnya,” tutupnya.
