Bappeda Kota Tangerang Perkuat Harmoni Masyarakat melalui Pengukuran IHaI 2026
Harmoni masyarakat bukan sekadar
tentang hidup berdampingan, tetapi juga bagaimana setiap warga merasa
dilibatkan, mendapatkan kesempatan yang setara, dan merasakan manfaat
pembangunan. Untuk memperkuat hal tersebut, Bappeda Kota Tangerang menggelar
pembahasan mengenai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) pada Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh
Ketua Tim Kerja Pemerintahan Umum, Rani Susera, serta menghadirkan narasumber
dari Kementerian Dalam Negeri, Marianus Aleksander Jemahu dan Tim Peneliti
yaitu Direktur Wellbeing Institute, Dr. Jadi Suriadi. Kegiatan ini menjadi
ruang koordinasi untuk memperdalam pemahaman mengenai urgensi penguatan harmoni
masyarakat sekaligus membahas hasil pengukuran IHaI 2026 sebagai salah satu
bahan pendukung perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Marianus
Aleksander Jemahu menjelaskan konteks dan urgensi penguatan Harmoni Indonesia,
termasuk pentingnya menjadikan harmoni sebagai bagian dari perhatian pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan daerah. Pengukuran IHaI
diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kondisi sosial masyarakat secara
lebih terarah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang relevan dengan
kebutuhan di lapangan.
Selanjutnya, Jadi Suriadi memaparkan
praktik baik IHaI 2026 serta gambaran umum hasil pengukuran. Materi tersebut
menekankan bahwa pengukuran IHaI tidak hanya berorientasi pada angka indeks,
tetapi juga menggali persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat,
serta menghimpun aspirasi berupa usulan, saran, dan kritik. Informasi tersebut
dapat digunakan untuk memetakan kondisi harmoni berdasarkan wilayah dan
karakteristik responden, sehingga kebutuhan serta prioritas masyarakat dapat
dipahami secara lebih menyeluruh.
Ketua Tim Kerja Pemerintahan
Umum, Rani Susera, menyampaikan bahwa pembahasan IHaI menjadi langkah penting
untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi harmoni masyarakat sekaligus
mendorong pemanfaatan hasil pengukuran dalam proses perencanaan pembangunan.
“Melalui rapat koordinasi ini,
kami ingin memastikan bahwa Indeks Harmoni Indonesia tidak hanya dipahami
sebagai indikator pengukuran, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan memahami kondisi dan aspirasi warga, upaya penguatan harmoni dapat
dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, hasil pengukuran
IHaI dapat menjadi salah satu sumber evidence dalam penyusunan rekomendasi
kebijakan berbasis data. Sejumlah aspek yang dapat menjadi perhatian meliputi
penguatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemeliharaan gotong royong serta budaya
lokal, penguatan toleransi dan kerukunan, hingga penyusunan intervensi
pembangunan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.
Melalui rapat koordinasi ini,
Bappeda Kota Tangerang diharapkan dapat memperkuat sinergi dan pemanfaatan data
dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya
berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan
masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Tangerang yang harmonis, inklusif,
dan sejahtera.
