Bappeda Kota Tangerang Perkuat Implementasi SAKIP melalui Asistensi dan Pembinaan Tahun 2026
Pemerintah Kota Tangerang terus
memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
melalui penyelenggaraan Asistensi dan Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang. Kegiatan tersebut menghadirkan
narasumber dan tim pendamping dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sekaligus mendorong peningkatan nilai
evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang.
Kegiatan yang berlangsung di
Ruang Rapat Bappeda Kota Tangerang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota
Tangerang, H. Herman Suwarman, didampingi Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj.
Yeti Rohaeti. Turut hadir pejabat administrator, pejabat pengawas, serta
delapan perangkat daerah yang menjadi sampel resmi dalam Evaluasi SAKIP Tahun
2026.
Dalam sambutannya, Sekretaris
Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, menegaskan bahwa hasil evaluasi
SAKIP merupakan cerminan kualitas tata kelola seluruh perangkat daerah. Oleh
karena itu, peningkatan implementasi SAKIP harus menjadi komitmen bersama,
bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappeda maupun Inspektorat.
"Hasil evaluasi SAKIP bukan
hanya menjadi tanggung jawab Bappeda ataupun Inspektorat. Nilai tersebut
merupakan cerminan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja seluruh
perangkat daerah. Karena itu, peningkatan kualitas implementasi SAKIP harus
menjadi komitmen bersama," tegas Herman.
Kepala Bappeda Kota Tangerang,
Hj. Yeti Rohaeti, mengatakan bahwa kegiatan asistensi ini menjadi momentum
strategis untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai
pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
"Asistensi dan Pembinaan
SAKIP ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperkuat komitmen
seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel
dan berorientasi pada hasil. Melalui pendampingan dari Kementerian PANRB, kami
berharap setiap perangkat daerah dapat semakin memahami implementasi SAKIP
secara menyeluruh, mulai dari kualitas perencanaan, penjenjangan kinerja,
penyusunan indikator, hingga monitoring dan evaluasi. Bappeda bersama
Inspektorat akan terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan agar hasil
pembinaan ini benar-benar ditindaklanjuti dan mampu meningkatkan kualitas
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang serta memberikan dampak nyata
bagi masyarakat," ujar Yeti, sejalan dengan arahan agar pembinaan dan
pendampingan dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
PANRB RI, Dra. Nurhasni, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam
memperkuat implementasi SAKIP. Menurutnya, Kota Tangerang telah memiliki
fondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki potensi besar untuk terus
meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui sinergi seluruh perangkat
daerah.
Sebagai tindak lanjut kegiatan,
dilaksanakan sesi desk asistensi dan pendampingan secara intensif kepada
delapan perangkat daerah yang menjadi sampel Evaluasi SAKIP Tahun 2026, yakni
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas
Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta
Dinas Ketenagakerjaan. Pendampingan tersebut difokuskan pada penyempurnaan
implementasi SAKIP, penguatan dokumen perencanaan dan kinerja, serta
penyelarasan indikator kinerja agar semakin terukur, efektif, dan selaras
dengan sasaran pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Bappeda
Kota Tangerang berharap implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah semakin
berkualitas sehingga mampu memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada
kinerja, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta
menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, berkualitas, dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tangerang.
