Bappeda Kota Tangerang Perkuat Sinergi Tangani Anak Tidak Sekolah, Fokus Awal pada Verifikasi 6.849 Data ATS
Masih terdapat anak–anak di Kota Tangerang yang tercatat dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Menyikapi kondisi tersebut, Bappeda Kota Tangerang bergerak memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang digelar pada Kamis (4/6/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah konkret penanganan ATS secara lebih terarah dan berbasis data.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Kemasyarakatan, dan Ekonomi Bappeda Kota Tangerang, Teuku Sulaimansyah, dihadiri oleh perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, DP3AP2KB, Kementerian Agama Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang, UPT Dinas Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang, serta Bagian Pemerintahan Setda Kota Tangerang.
Dalam pemaparannya, Teuku menjelaskan bahwa data Anak Tidak Sekolah terdiri atas kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), drop out (DO), dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Oleh karena itu, validitas data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi yang tepat.
"Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah Kota Tangerang telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai program dan layanan pendidikan, seperti Tangerang Cerdas Center dan program Mudah Bersekolah. Namun, untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran, data ATS harus terlebih dahulu diverifikasi secara menyeluruh," ujar Teuku.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bappeda Kota Tangerang telah menyusun draf Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS Tahun 2027 serta membuka peluang penyesuaian program dalam RKPD 2027 guna memperkuat upaya pengentasan ATS. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,9 miliar untuk intervensi Gampang Sekolah dan mendorong penambahan alokasi pendidikan nonformal melalui Dinas Pendidikan.
Diskusi yang berlangsung menunjukkan kuatnya komitmen lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan ATS. BPMP Provinsi Banten memberikan apresiasi atas capaian Kota Tangerang yang memiliki indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tertinggi di Provinsi Banten serta alokasi anggaran pendidikan di atas 20 persen. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya tingginya angka LTM kelas 9 yang mencapai sekitar 2.500 anak, kebutuhan koordinasi dengan pondok pesantren salafi, hingga masih terbatasnya ruang kelas pada jenjang sekolah dasar.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyampaikan tengah melakukan upaya verifikasi dan validasi data ATS melalui pemberdayaan operator sekolah serta rencana pelibatan operator kelurahan untuk mempercepat proses verifikasi, khususnya bagi kategori Belum Pernah Bersekolah.
Dukungan juga datang dari BAZNAS Kota Tangerang yang pada tahun 2026 telah menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp1,3 miliar kepada lebih dari 700 penerima manfaat dan mengalokasikan Rp2,7 miliar untuk sektor pendidikan pada tahun 2027. Selain itu, berbagai masukan turut mengemuka terkait faktor penyebab ATS, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, hingga perlunya sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah anak kembali putus sekolah.
Berdasarkan hasil rapat, seluruh peserta sepakat bahwa langkah awal yang harus segera dilakukan adalah mempercepat verifikasi dan validasi data ATS, terutama terhadap kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) yang berjumlah 6.849 anak, sebelum dilakukan intervensi lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab lainnya.
"Sinergi antarperangkat daerah, lembaga pendidikan, kementerian, hingga organisasi kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan penanganan ATS. Dengan data yang valid dan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan memastikan setiap anak di Kota Tangerang memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan," tutup Teuku.
