Buka Asistensi SAKIP, Sekda: Akuntabilitas Harus Jadi Budaya Kerja
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang
terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi dan
Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026
dengan menghadirkan narasumber dan pendamping dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Kegiatan yang dibuka oleh
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, didampingi Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang tersebut menjadi bagian
dari upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sekaligus mendorong
peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang.
Dalam arahannya, Herman
menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP bukan semata menjadi tanggung
jawab Bappeda maupun Inspektorat, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh
Perangkat Daerah.
"Hasil evaluasi SAKIP bukan
hanya menjadi tanggung jawab Bappeda ataupun Inspektorat. Nilai tersebut
merupakan cerminan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja seluruh
perangkat daerah. Karena itu, peningkatan kualitas implementasi SAKIP harus
menjadi komitmen bersama," tegas Herman, saat membuka acara di Ruang Rapat
Bappeda Kota Tangerang, Kamis (16/07/2026).
Sekda juga meminta seluruh
Perangkat Daerah menjadikan implementasi SAKIP sebagai prioritas dalam
pelaksanaan tugas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga
pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
"Saya berharap seluruh
perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas
kinerja dan administrasi yang akuntabel. Dengan begitu, setiap program yang
dijalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata
bagi masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
PANRB RI, Dra. Nurhasni, menyampaikan bahwa Kota Tangerang telah memiliki
fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, dengan komitmen dan
kolaborasi seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja
sangat memungkinkan untuk dicapai.
"Kota Tangerang memiliki
potensi yang besar. Tinggal bagaimana seluruh perangkat daerah bergerak bersama
untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi capaian akuntabilitas yang lebih
baik," ujar Nurhasni.
Sebagai tindak lanjut dari
kegiatan asistensi, dilakukan sesi desk pembinaan dan pendampingan secara
intensif bagi delapan Perangkat Daerah yang menjadi sampel resmi Evaluasi SAKIP
Tahun 2026. Pendampingan tersebut difokuskan pada penguatan implementasi SAKIP,
penyempurnaan dokumen, serta perbaikan indikator kinerja agar lebih terukur,
efektif, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
Delapan Perangkat Daerah yang
menjadi sampel Evaluasi SAKIP Tahun 2026, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda); Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Ketahanan
Pangan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM; serta Dinas
Ketenagakerjaan.
Melalui kegiatan asistensi ini,
diharapkan kualitas implementasi SAKIP akan semakin meningkat sehingga mampu
memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik
yang semakin efektif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat.
Source: Prokopim Kota Tangerang
