Evaluasi SDGs 2025, Bappeda Kota Tangerang Dorong Penguatan Kolaborasi dan Data Berkelanjutan melalui I-SIM
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan
Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tangerang Tahun 2025 dalam program
Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) pada Rabu (4/2/2026).
Rapat ini menjadi forum
strategis untuk meninjau capaian, tantangan, serta arah penguatan pembangunan
berkelanjutan di Kota Tangerang.
Rapat dipimpin oleh Kepala
Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kota Tangerang dan dihadiri oleh
perwakilan perangkat daerah lintas sektor, mulai dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, hingga seluruh OPD teknis yang berperan dalam pencapaian 17 tujuan SDGs
di daerah .
Dalam arahannya, Bappeda
menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan SDGs Tahun 2025 akan dibahas bersama
dua narasumber, yakni PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Bappeda Provinsi
Banten, guna memperoleh perspektif evaluatif sekaligus penguatan kebijakan
berbasis data dan indikator yang terukur.
PT Surveyor Indonesia
memaparkan hasil evaluasi I-SIM Kota Tangerang Tahun 2025 yang menunjukkan
bahwa capaian Kota Tangerang berada pada rating menengah, dengan sejumlah
indikator mengalami dinamika akibat perubahan metodologi, peningkatan jumlah
penduduk, serta keterbatasan ketersediaan data.
Dalam paparannya, disampaikan
pula tema Best Practice SDGs Kota Tangerang Tahun 2025, yaitu “Inovasi
Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan,
dan Penurunan Kemiskinan”, yang sejalan dengan pencapaian Tujuan SDGs,
khususnya Goal 2 tentang tanpa kelaparan.
Sejumlah masukan strategis
turut disampaikan, antara lain perlunya sistem monitoring yang lebih dinamis
dan berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas OPD, serta pemanfaatan inovasi
seperti smart farming, pengelolaan bank sampah, dan integrasi data gizi
di sekolah. Selain itu, evaluasi juga menyoroti tantangan pada beberapa tujuan
SDGs, seperti kesehatan mental, pendidikan, serta akses layanan publik yang
dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.
Sementara itu, Bappeda
Provinsi Banten menekankan pentingnya integrasi SDGs ke dalam dokumen
perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja perangkat daerah.
SDGs dinilai sebagai kerangka pembangunan yang inklusif dan lintas sektor,
sehingga setiap tujuan perlu diterjemahkan ke dalam indikator output dan
outcome yang SMART serta didukung oleh data yang valid.
Dalam pembahasan lanjutan,
disepakati bahwa keterbatasan anggaran daerah perlu diantisipasi melalui
pembiayaan non-APBD, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha,
perguruan tinggi, serta pemanfaatan program CSR. Selain itu, OPD diminta untuk
melengkapi narasi evaluasi atas indikator yang mengalami kenaikan maupun penurunan
sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi SDGs 2023–2024.
Melalui rapat evaluasi ini,
Bappeda Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata
kelola pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas data dan indikator
SDGs, serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian
target SDGs menuju tahun 2030.