\

Evaluasi SDGs 2025, Bappeda Kota Tangerang Dorong Penguatan Kolaborasi dan Data Berkelanjutan melalui I-SIM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tangerang Tahun 2025 dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) pada Rabu (4/2/2026).

Rapat ini menjadi forum strategis untuk meninjau capaian, tantangan, serta arah penguatan pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kota Tangerang dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah lintas sektor, mulai dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, hingga seluruh OPD teknis yang berperan dalam pencapaian 17 tujuan SDGs di daerah .

Dalam arahannya, Bappeda menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan SDGs Tahun 2025 akan dibahas bersama dua narasumber, yakni PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Bappeda Provinsi Banten, guna memperoleh perspektif evaluatif sekaligus penguatan kebijakan berbasis data dan indikator yang terukur.

PT Surveyor Indonesia memaparkan hasil evaluasi I-SIM Kota Tangerang Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa capaian Kota Tangerang berada pada rating menengah, dengan sejumlah indikator mengalami dinamika akibat perubahan metodologi, peningkatan jumlah penduduk, serta keterbatasan ketersediaan data.

Dalam paparannya, disampaikan pula tema Best Practice SDGs Kota Tangerang Tahun 2025, yaitu “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan”, yang sejalan dengan pencapaian Tujuan SDGs, khususnya Goal 2 tentang tanpa kelaparan.

Sejumlah masukan strategis turut disampaikan, antara lain perlunya sistem monitoring yang lebih dinamis dan berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas OPD, serta pemanfaatan inovasi seperti smart farming, pengelolaan bank sampah, dan integrasi data gizi di sekolah. Selain itu, evaluasi juga menyoroti tantangan pada beberapa tujuan SDGs, seperti kesehatan mental, pendidikan, serta akses layanan publik yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.

Sementara itu, Bappeda Provinsi Banten menekankan pentingnya integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja perangkat daerah. SDGs dinilai sebagai kerangka pembangunan yang inklusif dan lintas sektor, sehingga setiap tujuan perlu diterjemahkan ke dalam indikator output dan outcome yang SMART serta didukung oleh data yang valid.

Dalam pembahasan lanjutan, disepakati bahwa keterbatasan anggaran daerah perlu diantisipasi melalui pembiayaan non-APBD, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pemanfaatan program CSR. Selain itu, OPD diminta untuk melengkapi narasi evaluasi atas indikator yang mengalami kenaikan maupun penurunan sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi SDGs 2023–2024.

Melalui rapat evaluasi ini, Bappeda Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas data dan indikator SDGs, serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target SDGs menuju tahun 2030.