Finalisasi Input Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025
.JPG)
1.JPG)
2.JPG)
3.JPG)
4.JPG)
5.JPG)
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menggelar Rapat
Koordinasi Finalisasi Input Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 di Ruang Akhlaqul
Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (12/8).
Kegiatan
ini merupakan tindak lanjut dari kewajiban pemerintah pusat melalui Kementerian
Dalam Negeri, yang mewajibkan pemerintah daerah melaporkan inovasi setiap tahun
melalui unit kerja yang menangani urusan penelitian dan pengembangan. Pelaporan
dilakukan melalui Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) dan menjadi salah satu
dasar penilaian dalam Innovative Government Award (IGA).
Sekretaris
Bappeda Kota Tangerang, Widi Hastuti, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan
meningkatkan kualitas kematangan inovasi yang akan dilaporkan, sekaligus
memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dalam mempersiapkan inovasi sesuai
kewenangan masing-masing.
“Penciptaan
dan penerapan inovasi diharapkan dapat menjadi budaya kerja pemerintah daerah
untuk meningkatkan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan daya saing
daerah,” ungkapnya.
Sementara
itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksana,
yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam
menghadirkan layanan publik unggul melalui berbagai terobosan. Menurutnya,
upaya ini telah membuahkan hasil dengan diraihnya predikat Kota Sangat Inovatif
dari pemerintah pusat.
“Pengakuan
ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab besar bagi kita untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas inovasi. Setiap inovasi harus berlandaskan kolaborasi,
berorientasi keberlanjutan, membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan
masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah,” ujarnya.
Ruta
menambahkan bahwa inovasi daerah bukan sekadar slogan atau rutinitas
administratif, melainkan “ruh” penyelenggaraan pemerintahan untuk menjawab
kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, murah, dan memuaskan.
Rakor
diikuti 130 peserta, terdiri dari perwakilan perangkat daerah, pejabat bidang
inovasi, dan unsur Bappeda. Kegiatan diisi dengan pemaparan materi evaluasi
penginputan indeks inovasi oleh Awan Yuniarko dari BSKDN Kemendagri, serta
materi peningkatan proposal inovasi daerah oleh Ray Septeanis Kartika dari
BRIN.
Tim pelaporan inovasi daerah Bappeda juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen pendukung yang masih perlu disempurnakan.
Hingga
saat ini, progres sementara penginputan inovasi oleh perangkat daerah berjumlah
187 inovasi, terdiri dari 21 inovasi tata kelola pemerintahan daerah, 114
inovasi pelayanan publik, dan 52 inovasi daerah lainnya sesuai urusan
kewenangan.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas inovasi daerah, mengedepankan kolaborasi lintas-OPD, dan memperkuat dukungan dari BSKDN serta BRIN demi keberlanjutan inovasi yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
