Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal 2027, Penanganan Banjir hingga Disabilitas Jadi Fokus Pemkot Tangerang
Pemerintah Kota (Pemkot)
Tangerang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Ruang Al Amanah, Puspem Kota Tangerang,
Rabu (21/1/26).
Diketahui, kegiatan ini sebagai
upaya menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan arah
pembangunan daerah. Khususnya terkait penanganan banjir dan perbaikan sistem
drainase.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono
menyampaikan, penanganan banjir masih menjadi salah satu prioritas utama Pemkot
Tangerang. Pada tahun 2026, terdapat 21 titik rawan banjir yang telah dan
sedang ditangani melalui berbagai program, diantaranya pembangunan embung,
tandon air, perbaikan drainase, serta turap.
“Forum Konsultasi Publik ini
menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat yang
nantinya akan dikaji dan dirumuskan bersama oleh pemerintah daerah melalui
Bappeda, sebelum ditetapkan sebagai skala prioritas dalam RKPD 2027,” papar
Maryono.
“Masukan dari mereka sangat
berharga. Bahkan bisa dibilang sekitar 70 persen menjadi bahan pertimbangan
kami dalam menyusun program pembangunan agar APBD benar-benar dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda
Kota Tangerang Yeti Rohaeti menuturkan, dalam forum tersebut telah disampaikan
berbagai paparan arah kebijakan, mulai dari Bappenas, Pemerintah Provinsi, BPS,
hingga Pemerintah Kota Tangerang, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian
aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
“Masukan yang kami terima sangat
beragam dan sangat baik. Tidak hanya untuk perencanaan tahun 2027, tetapi juga
relevan untuk peningkatan kualitas pembangunan di tahun 2026,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yeti menjelaskan
bahwa salah satu fokus utama dari aspirasi masyarakat adalah terkait disabilitas.
Pemerintah daerah, kata dia, telah dan akan terus meningkatkan perhatian
terhadap kelompok disabilitas melalui berbagai OPD.
“Contohnya di Dinas
Ketenagakerjaan sudah mulai ada program tenaga kerja bagi penyandang
disabilitas. Di sektor pendidikan, kami akan meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana sekolah inklusi,” jelas Yeti.
Selain itu, pembangunan
infrastruktur juga terus diarahkan agar ramah disabilitas, seperti pada trotoar
dan bangunan pemerintah.
“Kedepan, pembangunan
infrastruktur yang ramah disabilitas akan terus kami tingkatkan, baik di tahun
2026 maupun tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
