Naik Jenjang, Naik Kualitas: Bappeda Kota Tangerang Gelar Rapat Penjenjangan JF Perencana dari Muda ke Madya
.jpeg)
1.jpeg)
2.jpeg)
Bagaimana memastikan seorang
perencana benar-benar siap “naik jenjang” dan memegang peran strategis dalam
perumusan kebijakan publik? Inilah yang menjadi fokus Bappeda Kota Tangerang
saat menggelar Rapat Penjenjangan Jabatan Fungsional (JF) Perencana dari
jenjang Muda ke Madya, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian
penting dalam proses pembinaan dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara,
khususnya JF Perencana, yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang.
Dalam forum tersebut, dibahas secara komprehensif standar Hasil Kerja Minimal
(HKM) yang wajib dipenuhi, salah satunya melalui penyusunan Makalah Kebijakan
(Policy Paper) sebagai instrumen utama dalam menilai kompetensi perencana.
Dalam pemaparannya, ditegaskan
bahwa makalah kebijakan bukan sekadar karya tulis ilmiah biasa. Policy paper
merupakan alat pengambilan keputusan yang berorientasi pada penyelesaian
masalah publik secara konkret. Seorang Perencana Ahli Madya dituntut mampu
menampilkan kemampuan berpikir strategis, sistematis, dan logis, mulai dari
merumuskan isu strategis, mengidentifikasi masalah utama, menemukan akar
masalah berbasis data dan fakta yang valid, hingga menyusun alternatif
kebijakan dan merekomendasikan satu opsi terbaik.
Rapat ini juga menekankan
pentingnya perumusan problem statement yang tepat. Pernyataan masalah harus
menggambarkan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan,
tanpa mengandung solusi atau berbentuk pertanyaan. Peserta diingatkan untuk
tidak terjebak pada kesalahan umum seperti “jumping to conclusions” atau
tergesa-gesa menawarkan solusi sebelum masalah dirumuskan secara jelas dan
terukur.
Dalam proses analisis, para
perencana didorong menggunakan metode yang terstruktur seperti USG (Urgency,
Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah, serta pendekatan 5
Whys atau fishbone analysis guna mengidentifikasi akar persoalan secara
mendalam. Seluruh tahapan tersebut harus didukung oleh data statistik, hasil
kajian, maupun evidence yang kredibel agar rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan memiliki legitimasi akademik dan administratif.
Melalui rapat penjenjangan ini,
Bappeda Kota Tangerang menegaskan peran strategis JF Perencana tidak hanya
sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai policy analyst dan
strategic advisor bagi pimpinan daerah. Kenaikan jenjang bukan sekadar
administratif, melainkan refleksi atas peningkatan kualitas analisis kebijakan
dan kontribusi nyata dalam mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan
daerah.
Dengan penguatan kompetensi ini,
diharapkan para Perencana yang naik ke jenjang Madya mampu menghadirkan makalah
kebijakan yang aplikatif, relevan, dan menjadi rujukan dalam pengambilan
keputusan pembangunan Kota Tangerang yang lebih terarah, efektif, dan berdampak
bagi masyarakat.
