Perkuat Akurasi Laporan ke Pusat, Bappeda Gelar Pemutakhiran Data LPPD Kota Tangerang Tahun 2025
.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
3.jpg)
4.jpg)
5.jpg)
6.jpg)
7.jpg)
8.jpg)
9.jpg)
Dalam rangka memastikan kualitas
dan akurasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Bappeda Kota
Tangerang menggelar kegiatan Pemutakhiran Data LPPD Kota Tangerang Tahun 2025
(Desk Verifikasi Capaian dan Data Pendukung IKK LPPD Tahun 2025) pada Rabu
(4/3/2026) di Ruang Rapat Bappeda Kota Tangerang.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai
bagian dari tahapan penyusunan LPPD Kota Tangerang Tahun 2025 sebelum laporan
tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten.
Sebelum penyampaian, dokumen LPPD akan melalui proses verifikasi dan penilaian
data dasar capaian kinerja oleh APIP.
Melalui desk verifikasi ini,
Bappeda Kota Tangerang berupaya meningkatkan kualitas data capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah agar laporan yang disampaikan lebih akurat,
komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perangkat daerah diminta
memaparkan serta memverifikasi capaian dan data pendukung Indikator Kinerja
Kunci (IKK) sesuai jadwal desk yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Dr. Hj. Yeti Rohaeti, AP., M.Si, dalam
undangannya menegaskan bahwa sinergi dan ketelitian seluruh perangkat daerah
sangat diperlukan agar penyusunan LPPD berjalan optimal dan memenuhi standar
penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kegiatan ini diikuti oleh
Sekretaris Daerah, Inspektur, para kepala perangkat daerah, serta jajaran
pejabat perencana dan pengelola data di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Pelaksanaan desk dilakukan secara terjadwal untuk memastikan proses verifikasi
berjalan efektif dan mendalam.
Dengan adanya pemutakhiran data
dan verifikasi langsung terhadap capaian serta dokumen pendukung, Pemerintah
Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data kinerja yang valid.
Melalui langkah ini, LPPD Kota
Tangerang Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif,
tetapi juga menjadi instrumen evaluasi strategis untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
