Sosialisasi National Urban Development Project (NUDP) untuk Mendukung Transformasi Pembangunan Perkotaan yang Terpadu dan Berkelanjutan
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menghadiri Sosialisasi National
Urban Development Project (NUDP) yang diselenggarakan oleh Kementerian
Dalam Negeri, Jum’at (4/7).
NUDP (National Urban
Development Project) merupakan platform untuk transformasi
pembangunan perkotaan ke depan melalui pengembangan dan implementasi
kebijakan serta strategi pembangunan perkotaan terpadu dan berkelanjutan,
berbasis Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program.
Selain itu, NUDP juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam mengoordinasikan perencanaan perkotaan yang terintegrasi serta mendorong pembangunan infrastruktur kota melalui pendekatan new paradigm.
Kondisi yang Ada dan Pengembangannya
Kondisi Eksisting
1. Urbanisasi
Urbanisasi berdampak negatif bagi pembangunan daerah jika tidak dikelola dengan baik, seperti:
- Peningkatan kemiskinan
- Perluasan kawasan kumuh
- Kerusakan lingkungan
- Peningkatan pengangguran
- Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Minimnya Penyediaan Infrastruktur
Minimnya penyediaan infrastruktur menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menurunnya daya saing daerah, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
3. Keterbatasan Pendanaan Infrastruktur
Keterbatasan pendanaan infrastruktur berdampak pada minimnya penyediaan dan rendahnya kualitas layanan publik, menurunnya kualitas kegiatan ekonomi, serta tingginya risiko masyarakat terhadap pemerintah.
4. Infrastruktur yang Berkelanjutan
Belum terwujudnya infrastruktur yang berkelanjutan berdampak pada percepatan kerusakan infrastruktur dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan daya tahan infrastruktur yang semakin mahal pembiayaannya dalam jangka panjang.
Kebutuhan/Pengembangan Kedepan
- Pengembangan kawasan perkotaan terpadu dengan menyediakan kota menyenangkan berbasis pelayanan publik/perhubungan dan ekonomi baru berbasis (sesuai) potensi daerah (karakteristik sektor tersier/sekuender).
- Pengembangan model prioritisasi infrastruktur yang didasarkan pada kajian dampak ekonomi.
- Penguatan akses dan kapasitas daerah terhadap pendanaan alternatif (memudahkan daerah untuk akses pembiayaan alternatif).
- Penguatan kolaborasi dan kelembagaan Pemda dalam memastikan pengoperasian dan pemeliharaan serta pemerataan infrastruktur.
NUDP dihadirkan untuk menjawab
permasalahan urbanisasi dan mengambil manfaat dari urbanisasi
sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat.
Kolaborasi antar Lembaga dalam
NUDP
NUDP dilaksanakan secara kolaboratif oleh:
- Kementerian Pekerjaan Umum: Executing Agency (EA) & Central Project Management Unit (CPMU) di bawah BPIW, serta Project Implementation Unit (PIU) untuk komponen tertentu.
- Kementerian PPN/Bappenas: Project Implementation Unit (PIU) untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional.
- Kementerian Dalam Negeri: Project Implementation Unit (PIU) untuk komponen tertentu (Dit. SUPD II dan Dit. PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah).
Diharapkan menciptakan solusi penanganan permasalahan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.
Hal Apa yang Dapat Diperoleh Pemda & Kontribusi NUDP
Penguatan tata kelola pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, meliputi:
- Penguatan data dan informasi.
- Pengembangan metodologi manajemen investasi dan keuangan.
- Analisis kebutuhan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- Penguatan perencanaan daerah terkait infrastruktur perkotaan berkelanjutan.
- Pengembangan desain kota terpadu.
- Penguatan creative financing daerah.
- Penguatan kelembagaan pengelolaan infrastruktur perkotaan.
- Memastikan keberlanjutan infrastruktur perkotaan.
Kontribusi NUDP dalam Prioritisasi Investasi Infrastruktur Terintegrasi
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek unggulan
- Meningkatkan daya tarik investasi swasta
- Mendorong konsistensi fiskal dan efisiensi belanja
- Menghitung dampak ekonomi dan anggaran setiap usulan proyek (tanpa mengabaikan dampak sosial-lingkungan dan risiko bencana)
Menggunakan
- Menu economic modeling untuk memilih jenis infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berdasarkan data historis
- Menu PDRB untuk memilih lapangan usaha mana yang akan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan
- Menu analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial untuk menilai apakah proyek yang diusulkan layak secara ekonomi dan layak secara finansial.
